MAKALAH SISTEM POLITIK INDONESIA (PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN)

 

  1. 1.   PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Dasar hubungan antara negara dan kekuasaan adalah merupakan interaksi antara dua kepentingan yang berbeda. Karena dalam hubungan ini ada kaitannya dengan tujuan yang hendak di capai oleh masyarakat.  Memiliki posisi tawar menawar yang sama (negoisiasi) dalam hubungan ini tidak di inginkan adanya negara menguasai dan mendikte kehendak negara kepada masyarakat. Maka harus ada ruang khusus bagi masyarakat yang tidak boleh di interpensi oleh negara yaitu masyarakat  yang di dudukkan sebagai pemimpin  yang mengatur masyarakat lain.

Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat/penduduk di dalam wilayah suatu negara mereka memperoleh kekuasaan. Mereka menciptakan suatu kebijakan atau keputusan dalam urusan kenegaraan. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas negara dan penyelenggaraan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijakan kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat di laksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.

Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil dari padanya. Pemerintah sering berubah, sedangkan negara terus bertahan ( kecuali terjajah) kekuasaan dalam suatu negara biasanya terbagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

 

 

2. KERANGKA KONSEP

2.1 Konsep Tentang Negara

2.1.1  Definisi Negara

Negara mempunyai dua pengertian yaitu:

  1. Pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan di taati rakyatnya.
  2. Kedua negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasional. (winarno, 2007:35)

negara adalah suatu daerah toritorial yang rakyatnya di perintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-perundangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolis terhadap kekuasaan yang sah. ( Miriam, 2007: 49)

2.1.2   Unsur-Unsur Negara

Dari dua definisi di atas cukup mewakili dari sekian banyak  definisi lain  untuk memahami apa itu negara. Dapat di simpulkan bahwa unsur dari suatu negara, atau syarat terjadinya negara adalah:

  1. Adanya Rakyat

Rakyat adalah orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah itu, tunduk pada kekuasaan dan mendukung negara yang bersangkutan.

  1. Adanya wilayah

Wilayah adalah daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara. Wilayah juga menjadi sumber kehidupan rakyat negara. Wilayah negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara.

  1. Adanya pemerintah yang berdaulat

Adanya penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggrakan pemerintah di negara tersebut. Pemerintah tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan kedalam berarti negara memiliki kekuasaan untuk ditaati oleh rakyatnya. Kedaulatan di luar artinya negara mampu mempertahankan diri dari serangan negara lain.

  1. Pengakuan luar negri

Pengakuan luar negri adalah pengakuan atas suatu wilayah yang telah di jadikan negara yang sah, sehingga akan terjalin kerjasama antar negara baik dalam urusan ekonomi, politik maupun urusan kenegaraan.

 

2.1.3  Teori terjadinya negara

Secara teoritis yang di maksud Negara adalah, para ahli politik dan hukum tata negara berusaha membuat teoritisasi tentang terjadinya negara. Dengan demikian, apa yang di hasilkan lebih karena hasil pemikiran para ahli tersebut, bukan berdasarkan kenyataan yang faktual.

Beberapa teori terjadinya negara adalah sebagai berikut.

a. Teori hukum alam

Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran paling awal, yaitu masa plato dan aristoteles. Menurut teori hukum alam, terjadinya negara adalah seseuatu yang alamiah. Bahwa segala sesuatu itu berjalan menurut hukum alam, yaitu mulai lahir, berkembang, mencapai puncaknya, layu dan akhirnya mati. Negara terjadi secara alamiah, bersumber dari manusia sebagai mahkhluk sosial yang memiliki kecendrungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya.

b. Teori Ketuhanan

Teori muncul setelah lahirnya agama-agama besar di dunia, yaitu islam dan kristen. Dengan demikian, teori ini di pengaruhi oleh paham keagamaan. Menurut teori ketuhanan, terjadinya negara adalah kehendak tuhan, didasari kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari tuhan dan terjadi atas kehendak tuhan.

Munculnya paham teori ini karena orang beragama yakin bahwa tuhan yang Maha Kuasa (paham monoteisme) dan dewa-dewa (paham politeisme) yang menciptakan alam semesta dan segala isinya termaksud negara. Tuhan memiliki kekuasaan mutlak di dunia. Para raja atau penguasa  Negara di anggab penjelmaan   kekuasaan tuhan. Para raja atau penguasa negara merupakan titisan tuhan atau wakil tuhan  yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan pengyelenggaraan pemerintahan.

  1. c.  Teori perjanjian

Teori perjanjian muncul sebagai reaksi atas teori hukum alam dan kedaulatan tuhan. Mereka mengganggap kedua teori tersebut belum mampu menjelaskan dengan baik bagaimana terjadinya negara. Teori ini di lahirkan oleh pemikir-pemikir Eropa menjelang abad pencerahan. Mereka adalah Thomas Hobbes, John locke, J.J Rousseuau, dan Montesquieu. Menurut teori perjanjian, negara terjadi sebagai hasil perjanjian antarmanusia/individu. Manusia berada dalam dua keadaan, yaitu keadaan sebelum bernegara dan keadaan setelah bernegara. Negara pada dasarnya adalah wujud perjanjian dari masyarakat sebelum bernegara tersebut untuk kemudian menjadi masyarakat yang bernegara.

 

2.1.4     Proses Terjadinya Negara di Zaman Modern

Menurut pandangan ini dalam kenyataannya, terjadinya negara bukan di sebebkan oleh teori-teori seperti di atas. Negara di dunia ini terbentuk karena melalui beberapa proses, seperti:

a. Penaklukan atau occupatic

Yaitu suatu daerah yang tidak bertuan kemudian di ambil alih dan didirikan negara di wilayah itu. Misal, liberia adalah daerah kosong yang di jadikan negara oleh para budak negro yang telah di merdekakan orang Amerika.

b. Peleburan (difusi)

Peleburan (difusi) adalah suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misalnya, jerman barat dan jerman timur bergabung menjadi negaraa jerman.

  1. c.  Pemecahan

Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Contoh yugoslavia terpecah menjadi negara serbia, bosnia, montenegro.

d. Pemisahan diri

Pemisahan diri adalah memisahnya suatu bagian wilayah yang umumnya di jajah negara lain kemudian memerdekakan diri. Contohnya adalah indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara merdeka.

  1. e.  Penyerahan atau Pemberian

Penyerahan atau pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Inggris dan perancis yang memiliki wilayah jajahan di Afrika, banyak memberikan kemerdekaan kepada bangsa di daerah tersebut. Contoh , kongo di merdekakan oleh perancis.

  1. f.  Pendudukan Atas Wilayah Yang Belum Ada Pemerintahan Sebelumnya

Pendudukan terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan. Misalnnya, Australia merupakan daerah yang di temukan inggris meskipun di sana terdapat suku Aborigin. Daerah australia selanjutnya di buat kolono-koloni di mana penduduknya di datangkan dari daratan eropa Australia di merdekakan tahun 1901

 

2.1.5     Fungsi dan Tujuan Negara

Fungsi negara merupakan gambaran apa yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat di katakan sebagai tugas dari pada negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.

Berikut ini adalah fungsin negara menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut.

a. John Locke

  • Ø Fungsi Legislatif, untuk membuat peraturan
  • Ø Fungsi Eksekutif, untuk melaksanakan peraturan
  • Ø Fungsi Federatif, untuk mengurusi urusan  luar negri dan urusan perang dan damai.

b. Montesqiue

Tiga fungsi negara menurut montesquie. Yaitu,

  • Ø Fungsi Legislatif, membuat undan-undang;
  • Ø Fungsi Legislatif, melaksanakan undang-undang;
  • Ø Fungsi Yudikatif,  untuk mengawasi agar semua  peraturan di taati ( fungsi mengadili), yang populer dengan nama Trias Politika.
  1. c.  Goodnow

Menurut goodnow, fungsi negara secara prinsipil di bagi  menjadi dua bagian:

  • Ø Policy Making, yaitu kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat.
  • Ø Policy Executing, yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya Policy Making.

 

 

 

 

 

 

2.2 Konsep Kekuasaan

2.2.1 Definisi Kekuasaan

               Kekuasaan (authority) merupakan suatu kondisi yang memunculkan dua pemahaman. Pertama, pemahaman tentang orang yang memperoleh kekuasaan dan yang kedua, pemahaman tentang orang yang di kuasai atau tunduk pada kekuasaan ( Samsul, 2007:1).

                        Dalam bahasa sederhana, sebagaimana dikemukakan para pakar setelah mengkaji pengertian kekuasaan dari pada para ahli pakar berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Apabila di rinci lebih lanjut maka kekuasaan itu terdapat dalam berbagai lini kehidupan, baik dalam kehidupan komunal maupun di dalam kehidupan individual.

                        Di dalam bahasa agama, kekuasaan merupakan amanah yang mengandung dua dimensi penting. Pertama, menyadarkan akan keharusan untuk mengemban amanah dalam arti bernar. Kebenaran terutama di ukur dari norma agama sebagai pegangan dalam nurani ketika mengaplikasikan kekuasaan itu dalam tingakatan konkret. Kedua, penyadaran akan tanggung jawab yang menjadi konsekuensi dari amanah, tidak saja di dunia untuk saat ini tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat (2007:2).

2.2.2 Sumber-Sumber Kekuasaan

Di dalam presfektif lebih teknis, rincian dari sumber kekuasaan khususnya secara formal administratif ada enam sebagai berikut:

a. kekuasaan balas jasa (reward power) yaitu kekuasaan yang legitimasinya bersumber dari sejumlah balas jasa yang sifatnya positif (uang, perlindungan, perkembangan karier, janji positif dan lain sebagainya).

  1. kekuasaan paksaan (coercive power) berdasarkan dari perkiraan yang di rasakan orang bahwa hukuman (dipecat, ditegur, didenda, di jatuhi hukuman fisik dan sebagainya). Akan di terima jika mereka tidak melaksanakan perintah pimpinan.
  2. kekuasaan legitimasi (legitimate power) kekuasaan yang berkembang atas dasar dan berangkat dari nilai-nilai intern yang mengemuka dari dan sering brsifat konvensional bahwa seorang pimpinan mempunyai hak sah untuk memengaruhi bawahannya.
  3. kekuasaann pengendalian atas informasi (control of information power), kekuasaan ini ada dan berasal dari kelebihan atas suatu pengetahuan dimana orang lain tidak mempunyai. Cara ini di gunakan dengan pemberian atau penahanan informasi yang di butuhkan oleh orang lain yang mau tidak mau tunduk(secara terbatas) pada kekuasaan pemilik informasi.
  4. kekuasaan panutan (referent power), kekuasaan ini muncul atas pemahaman secara kultural dari orang-orang dengan yang berstatus sebagai pemimpin masyarakat menjadikan pemimpin itu sebagai penutan atau simbol dari perilaku mereka.
  5. f.     kekuasaan keahlian (expert power), kekuasaan ini ada dan merupakan hasil dari tempaan yang lama dan muncul karena suatu keahlian atau ilmu pengetahuan. Kelebihan ini mejadikan seseorang menjadi winasis dan secara alamiah kedudukan sebagai pemimpin dalam bidang keahliannya itu. Sang pemimpin bisa merefleksikan kekuasaan dalam batas-batas keahliannya yang bersumber dari keahlian yang dimiliki karena adanya kepentingan merupakan terhadap keahlian sang pemimpin.

 

 

 

 

 

 

3. RELASI ANTARA NEGARA DAN KEKUASAAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

 

3.1 Sitem Pemerintahan Indonesia Pada Masa Orba (Orde Baru)

Sistem pemerintahan Orba di mulai pada tanggal 11 Meret 1966 sampai dengan 21 mei 1998. Selama 32 tahun pemerintah Soeharto memimpin negara RI, telah terjadi pemusatan kekuasaan negara di tangan presiden. Secara formal memang anggota MPR di pilih melalui pemilu, namun sesungguhnya pemilu itu hanya mengisi 40% anggota MPR. Selebihnya 60% anggota sangat bergantung kepada presiden. Selaku panglima tertinggi ABRI presiden mempunyai kuasa untuk menentukan utusan ABRI di DPR/MPR. Presiden pun mempunyai kuasa untuk menentukan wakil-wakil dari berbagai kelompok masyarakat ke dalam utusan golongan di MPR. Presiden melaui Mendagri juga mempunyai pengaruh dalam penentuan wakil dari daerah ke dalam Utusan Daerah di MPR. Dan para anggota DPR hasil pemilu serta anggota tambahan untuk partai peserta pemilu di MPR, yang mayoritas berasal dari partai Golkar, juga tidak terlepas dari pengaruh presiden selaku ketua dewan pembina Golkar.

Disini tampak bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di masa Orba memiliki kemiringan dengan pelaksanaan sistem ini di masa demokrasi terpimpin. Pemabasan hak politik rakyat ( hanya boleh ada 3 parpol, dan satu wadah tunggal bagi masing-masing keompok kepentingan). Pemuasan kekuasaan di tangan presiden, pembentukan lembaga ekstrakonstitusional.

      Namun harus di catat pula bahwa pemerintahan Orba relatif “berhasil” melakukan pembangunan ekonomi. Sayang bahwa prestasi dalam bidang ekonomi itu tidak di barengi dengan prestasi politik. Merebaknya praktek KKN, serta kesenjangan kaya miskin yang cukup terasa menyebabkan semangkin menumpuknya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Ketidakpuasan yang berkembang di masyarakat kemudian terakumulasi dalam gerakan-gerakan protes mahasiswa, yang mendapat momentum ketika krisis ekonomi mulai melanda wilayah RI di tahun 1997. Perpaduan di antara dua hal itu telah mendoronh turunya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden.

Pemerintah orba yang otoriter berakhir setelah gerakan mahasiswa berhasil mendesak Soeharto untuk mengundurkan diri  dari jabatannya sebagai presiden. Pernyataan mengundurkan diri itu dilakukan pada tanggal 21 mei 1998 dan sekaligus mengakhiri Orba (Bambang, 2002:70).

 

3.2  Kekuasaan Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

      Pilar kekuasaan pemerintahan dalam negara pada umumnya dipisahkan menjadi tiga kekuasaan besar yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif untuk mengadili tiap pelanggaran terhadap undang-undang (Samsul, 2007:37).

            Ketiga kekuasaan ini di dalam kinerja ketatanegaraan suatu negara senantiasa bervariasi baik bobok kekuasaan, pola hubungan antar lembaga negara maupun penjabarannya di dalam lembaga negara yang melaksanakan lembaga tersebut. Di bawah ini akan di jabarkan tentang kekuasaan eksekutif. Karena kekuasaan eksekutif memiliki kedudukan tertinggi atas seuatu negara termaksud Negara Indonesia

3.2.1  Pemahaman tentang eksekutif

Exekutive berasal dari bahasa latin arti harfiahnya adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Pemahaman lebih luasnya adalah kekuasaan melaksanakan seluruh produk hukum dan kebijakan lain yang di keluarkan oleh kekuasaan Legislatif yang menjadi tugas dan tanggung jawab Eksekutif. Dapat di tambahkan pula, kekuasaan eksekutif tidak semata yang secara langsung di tugaskan ke lembaga itu serta menjadi tanggung jawabnya tetapi juga termaksuk keputusan dan atau  kebijakan lain yang tidak menjadi kewenangan pengadilan sebagai lembaga yang mengawasi dan yang mengambil tindakan atas terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan yang di tempuh oleh Legislatif.

1. Garis Besar Kekuasaan Eksekutif

  • Kekuasaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum

Hukum dalam hubungan ini di maknai sebagai produk yang di buat oleh Legislatif. Secara keseimbangan ketentuan ini di maksudkan sebagai instrumen yang di buat dengan maksud untuk secara bertahap mencapi tujuan negara. Eksekutif sebagai kekuasaan kedua, dasarnya adalah sebagai lembaga yang mempunyai kewajuban untuk mencapai tujuan negara berdasarkan tahapan-tahapan yang di tetapkan oleh Legislatif sebagai wakil rakyat di lembaga parlemen.

  • Kekuasaan untuk Menjalankan Pemerintahan dan Mengawasi Jalannya Pemerintahan Sipil dan Militer

Di dalam interaksi pemerintah dengan rakyatnya untuk mencapai tujuan negara senantiasa diposisikan dalam berbagai dimensi yang terkadang bersifat dikotomis. Seperti hubungan dalam arti pemerintah dan yang di perintah, hubungan antara pejabat dan rakyat. Demikian pula secara internal ada pemilahan antara institusi sipil dan institusi militer. Masyarakat sipil merupakan cita dari keberadaan negara yang mengidealismekan kehidupan bersama sebagai sebuahh keluarga besar yang berada di dalam rengkuhan negara.

  • Mengelola Hubungan Luar Negri

Keberadaan negara sebagai subjek hukum tidak dapat di lepaskan kaitannya dengan pergaulan internasional sebagai konsekuensi dari kehidupan global. Untuk itu kerja sama dan hubungan yang bersifat eksternal, baik bersifat bilateral, trilateral maupun multilateral menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pengelolaan negara. Porsi untuk ini merupakan kekuasaan Eksekutif yang diimplementasikan dalam bentuk kerja sama antar negara di dalam berbagai bidang.

  • Melakukan Kepemimpinan Politik Atas Lembaga Pembuat UU

Dalam kajian kekuasaan negara dari negara-negara barat, partai politik menjadi dimensi nasional yang berfungsi sebagai instrumen di dalam pemerintahan. Partai politik di jadikan sebagai instrumen yang menghubungkan antara rakyat dengan badan-badan pemerintahan formal. Refleksi kongkretnya adalah dengan melakukan kontrol terhadap palaksanaan kehendak rakyat yang di manifestasikan dalam berbagai kebijakan yang di buat oleh lembaga perwakilan rakyat dalam negara yang di pilih baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat dalam sistem yang secara khusus di adakan untuk itu.

 

2. Profil Eksekutif

      Di dalam dimensi hubungan antarlembaga, pengelolaan yang paling banyak berhubungan adalah antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Sekurang-kurangnya jika di bandingkan antara lembaga legislatif dengan yudikatif. Pola dalam kaitan ini dimaksudkan untuk lebih menekankan pada sifat hubungan antarkekuasaan yang bersifat fungsional dan lebih dan lebih dekat pada pendekatan yang bersifat politis.

Polah hubungan antara eksekutif dan legislatif inilah yang menentukan profil eksekutif. Selama ini dikenal pola pemerintahan presidensial dan pola pemerintahan parlementer.

Berikut ini adalah poin-poin dari pola pemerintahan presidensial

  • Adanya pemisahan atau lebih lunak menyebutkanya dengan pembagian kekuasaan secara internal dari lembaga eksekutif (di kepalai oleh presiden selaku kepala pemerintahan) dengan lembaga legislatif secara tegas.
  • Kepala eksekutif (presiden) tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan lembaga legislatif karena legislatif tidak bersifat subordinat dengan eksekutif.
  • Tidak ada institusi “mengundurkan diri” jika tidak memiliki suara meyoritas di dalam badan legislatif. Hal ini berarti bahwa kekuasaan eksekutif tetap harus menjalankan roda pemerintahan sampai kemudian mekanisme turunnya kekuasaan dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundan-undangan telah terpenuhi.
  • Para mentri tergantung sepenuhnya kepada kepala eksekutif. Para menteri adalah pembantu kepala eksekutif atau presiden. Bahkan ada yang memberikan kualifikasi kedudukan menteri itu merupakan hak prerogotif presiden yang secara normatif mempunyai ukuran tersendiri tentang kinerja anggota kabinetnya.

Di dalam sistem pemerintahan dengan pola parlementer didasarkan pada dimensi kekuasaan yang berbeda dengan presidensial dan pernah berlaku di negara indonesia pada saat pemerintahan Orba Pada tahun 1966 -1998.

 

 

           

 

 

 

  1. 4.   KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat di ambil dari makalah ini adalah sebagai berikut:

  1. Sistem pemerintahan indonesia memperlihatkan  bahwa kita memakai sistem kabinet campuran, yaitu gabungan antara kabinet presidensil dengan kabinet parlementer. Di angkat dan di berhentikannya para mentri oleh presiden memperlihatkan sistem kabinet presidensil.
  2. Sistem pemerintahan indonesia bagaimanapun pada gilirannya akan bertambah mapan kedewasaan yang terbentuk dari budaya yang lahir dari bangsa indonesia itu sendiri, dengan demikian sudah barang tentu tidak akan sama dengan negara manapun di dunia, karena akan berbentuk spesifik serta khusus.
  3. Indonesia menjujung nilai-nilai luhur demokrasi, namun bukan demokrasi liberal yang mengandalkan kebebasan individual yang berujung pada dekadesi moral. Dalam menjaga keutuhan bangsa indonesia yang beranekaragam.
  4. Struktur politik di indonesia adalah lembaga-lembaga pemerintahan dalam arti luas, jadi mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tetapi yang paling kuat pengaruhnya adalah lembaga eksekutif dengan seluruh penjabarannya pemerintah dalam arti sempit.
  5. Sistem pemerintahan negara terbagi menjadi dua yaitu, sestem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Negara indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan itu, sistem pemerintahan parlemente pada masa Orba yaitu tahun 1966-1998. Sistem pemerintahan presidensil setelah Orba berakhir sampai dengan sekarang ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s